1. Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan mahasiswa dalam pemerintahan lembaga kemahasiswaan sesuai amanah Kongres Mahasiswa Matematika FMIPA UNNES dilakukan secara langsung oleh mahasiswa;
2. Bahwa Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNNES dilakukan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
3. Bahwa perkembangan sistem pemerintahan mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNNES diupayakan kebulatan dan kepahaman menyeluruh oleh mahasiswa, maka dibutuhkan standar baku yang ideal demi terciptanya demokratisasi kemahasiswaan;
4. Bahwa menyikapi standardisasi pemerintahan mahasiswa harus dibangun melalui pemilihan umum yang mempresentasikan langsung publik mahasiswa sehingga terpilih wakil-wakil mahasiswa sebagai legislator dan eksekutor yang amanah dan demokratis;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan nomor 01 sampai dengan nomor 04 di atas perlu ditetapkan Undang-Undang Pemilihan Umum Raya Jurusan Matematika.

1. Undang-Undang Pemira KM UNNES Nomor 01 Tahun 2019;
2. Hasil Kongres Mahasiswa Matematika (KMM) 2018

1. Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNNES yang berdasar Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, berupa pemungutan suara mahasiswa;
2. Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika dan Ketua Badan Pengawas Himatika selanjutnya berturut-turut disebut Ketua Himatika dan Ketua BPH;
3. Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES diselenggarakan untuk memilih Ketua Himatika dan Ketua BPH;
4. Komisi Pemilihan Umum Raya Jurusan yang selanjutnya disingkat KPURJ adalah lembaga independen yang bertugas melakukan perumusan konsep dalam penyelenggaraan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES;
5. Panitia Pemilihan Umum Raya Jurusan yang selanjutnya disingkat PPURJ adalah tim yang bertugas sebagai pelaksana teknis Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES;
6. Badan Pengawas Pemira KM Jurusan Matematika adalah lembaga yang membentuk peraturan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemira KM Jurusan Matematika selanjutnya disebut Banwasrajur;
7. Panitia Pengawas Pemira KM Jurusan Matematika adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Banwasrajur dengan tugas melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemira selanjutnya disebut Panwasrajur;
8. Bakal Calon Ketua Himatika adalah mahasiswa aktif Jurusan Matematika FMIPA UNNES yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai bakal calon;
9. Bakal Calon Ketua BPH adalah mahasiswa aktif Jurusan Matematika FMIPA UNNES yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon;
10. Apabila didaftarkan maka pendaftar harus memiliki surat kuasa dari bakal calon yang akan didaftarkan;
11. Calon Ketua Himatika dan Calon Ketua BPH adalah bakal calon yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi sebagai peserta Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES;
12. Pemilih adalah setiap mahasiswa aktif Jurusan Matematika FMIPA UNNES;
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada waktu pemungutan suara;
14. Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES dilaksanakan dengan sistem one man one vote.

BAB II

TUJUAN

BAB III

ASAS

1. Langsung, yaitu pemilih secara langsung dapat memberikan suaranya pada saat pemungutan suara;
2. Umum, yaitu penyelenggaraan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA   

3. Bebas, yaitu setiap pemilih mempunyai kebebasan untuk menggunakan hak pilih dan dipilih sesuai aspirasi politiknya dalam Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES;
4. Rahasia, yaitu setiap pemilih dijamin kerahasiaannya untuk menyalurkan aspirasi politik pada Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES;
5. Jujur, yaitu penyelenggaraan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES dilandasi oleh semangat kejujuran dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas;
6. Adil, yaitu penyelenggaraan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES dilandasi oleh semangat keadilan untuk memberi kesempatan yang sama dan proporsional terhadap semua  mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNNES.

BAB IV

1. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang ditentukan oleh KPURJ.
2. Letak dan banyaknya TPS ditentukan oleh KPURJ sedemikian sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan lancar dan mudah.

BAB V

SISTEM PEMILIHAN

BAB VI

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

1. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pemira KM Jurusan Matematika.
2. Penanggung  jawab Pemira  KM Jurusan Matematika  bertugas dan berwenang membentuk KPURJ dan Banwasrajur.
3. Jika KPURJ dan/atau Banwasrajur tidak dapat menjalankan fungsinya, maka penanggung jawab Pemira KM Jurusan Matematika dapat mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat untuk menjamin Pemira KM Jurusan Matematika terlaksana dengan baik.

BAB VII

1. Pemira  KM Jurusan  Matematika diselenggarakan  oleh Anggota KPURJ yang bersifat mandiri, independen, dan sementara.
2. Anggota  KPURJ dibentuk  dan ditetapkan oleh  penanggung jawab Pemira  KM Jurusan Matematika.
3. Anggota KPURJ  bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemira KM Jurusan Matematika.

Pasal 9

Syarat–syarat

1. Setia pada Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Pengurus BPH periode 2019 yang masih aktif;
3. Bukan pengurus partai politik;
4. Tidak terkait dengan organisasi terlarang di Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan

1. KPURJ beranggotakan 8 orang yang dibentuk dan ditetapkan oleh penanggung jawab Pemira KM Jurusan Matematika.
2. Setiap  anggota KPURJ  dilarang memberikan  dukungan dalam bentuk  apapun selama masa kampanye kepada Calon Ketua Himatika dan Calon Ketua BPH.
3. KPURJ   terdiri  atas seorang   ketua merangkap   anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan 5 orang anggota.
4. Masa kerja KPURJ berakhir saat ditetapkannya Ketua Himatika dan Ketua BPH terpilih.

Pasal 11

1. Menentukan letak dan banyak TPS;
2. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES;
3. Mendata dan menetapkan daftar pemilih;
4. Membentuk  dan menetapkan PPURJ;
5. Meminta Banwasrajur untuk membantu menyelesaikan masalah yang timbul pada Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES;
6. Mempertimbangkan  masukan Banwasrajur  ketika menjatuhkan sanksi  terhadap pelanggaran pemilihan;
7. Menetapkan nama-nama Calon Ketua Himatika dan Calon Ketua BPH;
8. Menetapkan seluruh hasil Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.

1. Memperlakukan bakal calon dan calon ketua Himatika serta bakal calon dan calon Ketua BPH secara adil;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES serta barang-barang inventaris KPURJ;
3. Menyampaikan informasi kegiatan kepada seluruh mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNNES yang bersangkutan secara terbuka;
4. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan tahapan penyelenggaraan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES kepada penanggung jawab Pemira KM Jurusan Matematika;
5. Membuat dan melaporkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES kepada penanggung jawab Pemira KM  Jurusan Matematika.

BAB VIII

1. PPURJ berfungsi sebagai pelaksana teknis Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.
2. Anggota PPURJ ditentukan oleh KPURJ sesuai kebutuhan.
3. PPURJ diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan KPURJ.
4. Masa kerja anggota PPURJ dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan KPURJ hingga ditetapkannya Ketua Himatika dan Ketua BPH terpilih.

Pasal 14               Syarat-syarat

1. Setia pada Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Mahasiswa aktif Jurusan Matematika FMIPA UNNES, dibuktikan dengan KTM atau KRS yang berlaku;
3. Maksimal semester V;
4. Mendaftarkan diri sebagai anggota PPURJ;
5. Bukan pengurus partai politik;
6. Tidak terkait dengan organisasi terlarang di Indonesia.

Pasal 15 Ketentuan

1. PPURJ dibentuk melalui open recruitment yang diselenggarakan oleh KPURJ.
2. Susunan keanggotaan PPURJ ditetapkan oleh KPURJ.
3. Setiap  anggota PPURJ  dilarang memberikan  dukungan dalam bentuk  apapun selama masa kampanye kepada calon Ketua Himatika dan calon Ketua BPH.

Pasal 16

1. Mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES;
2. Melaksanakan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES;
3. Mengumumkan hasil pemungutan suara Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.

BAB IX

1. Pengawasan Pemira   KM Jurusan Matematika   dilaksanakan oleh anggota Banwasrajur yang bersifat mandiri, independen, dan sementara.
2. Anggota Banwasrajur dibentuk dan ditetapkan oleh penanggung jawab Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.
3. Anggota Banwasrajur bertanggung jawab    atas seluruh pengawasan penyelenggaraan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.
4. Anggota Banwasrajur bertanggung jawab kepada penanggung jawab Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.
5. Ketua Banwasrajur  dipilih dari dan oleh  anggota Banwasrajur berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Banwasrajur  diangkat dan  diberhentikan berdasarkan  Keputusan penanggung jawab Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.
7. Masa kerja Banwasrajur berakhir saat ditetapkannya Ketua Himatika dan Ketua BPH terpilih.
8. Setiap anggota Banwasrajur mempunyai hak suara yang sama.
9. Keputusan   anggota Banwasrajur adalah   berdasarkan rapat pleno    anggota Banwasrajur.
10. Untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas, Banwasrajur menyusun kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Banwasrajur.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, Banwasrajur membuat peraturan lebih lanjut.
12. Dalam melaksanakan tugasnya, Banwasrajur dapat membentuk sistem pendukung jika diperlukan.
13. Dalam melaksanakan tugasnya, Banwasrajur menyampaikan laporan pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES kepada penanggung jawab Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.

Pasal 18

Syarat-syarat

1. Setia pada Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Bukan pengurus partai politik;
3. Tidak terkait dengan organisasi terlarang di Indonesia.

Pasal 19 Ketentuan

1. Anggota Banwasrajur terdiri dari Pengurus BPH dan Fungsionaris Himatika 2019 yang masih aktif.
2. Anggota Banwasrajur dibentuk dan ditetapkan oleh penanggung jawab Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.
3. Setiap anggota Banwasrajur dilarang memberikan dukungan dalam bentuk apapun selama masa kampanye kepada calon Ketua Himatika dan calon Ketua BPH.

Pasal 20

1. Menyusun pedoman pengawasan sebagai landasan kerja bagi Banwasrajur;
2. Membentuk dan menetapkan Panwasrajur;
3. Mengawasi  proses penyelenggaraan  Pemira KM Jurusan Matematika  FMIPA UNNES;
4. Menerima laporan pelanggaran Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES bersama KPURJ;
5. Menindaklanjuti laporan pelanggaran dan permasalahan bersama KPURJ;
6. Membantu KPURJ dalam mengusahakan penyelesaian laporan pelanggaran dan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES;
7. Memberikan pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.

BAB X

1. Mekanisme pembentukan Panwasrajur dilakukan melalui pendaftaran terbuka bagi mahasiswa aktif Jurusan Matematika dilanjutkan seleksi administrasi dan uji kelayakan serta kepatutan yang dilakukan oleh Banwasrajur.
2. Banyak    anggota    Panwasrajur    disesuaikan    dengan    kebutuhan    berdasarkan musyawarah mufakat oleh Banwasrajur.
3. Panwasrajur diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Banwasrajur.
4. Masa kerja anggota Panwasrajur dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Banwasrajur hingga ditetapkannya Ketua Himatika dan Ketua BPH terpilih.
5. Panwasrajur bertanggung jawab kepada Banwasrajur.

Pasal 22

Syarat-syarat

1. Setia pada Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Mahasiswa aktif Jurusan Matematika FMIPA UNNES, dibuktikan dengan KTM atau KRS yang berlaku;
3. Mendaftarkan diri sebagai anggota Panwasrajur;
4. Bukan pengurus partai politik;
5. Tidak terkait dengan organisasi terlarang di Indonesia.

Pasal 23 Ketentuan

1. Panwasrajur   dibentuk melalui   open   recruitment   yang   diselenggarakan   oleh Banwasrajur.
2. Susunan keanggotaan Panwasrajur ditetapkan oleh Banwasrajur.
3. Setiap anggota Panwasrajur dilarang memberikan dukungan dalam bentuk apapun selama masa kampanye kepada calon Ketua Himatika dan calon Ketua BPH.

Pasal 24

1. Mengawasi  proses penyelenggaraan  Pemira KM Jurusan Matematika  FMIPA UNNES;
2. Melaporkan kepada Banwasrajur apabila terjadi tindakan kecurangan dalam proses penyelenggaraan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.

BAB XI

PENCALONAN KETUA HIMATIKA

Pasal 26

Syarat-syarat

1. Beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia pada Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Sehat jasmani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dinas kesehatan atau lembaga yang berwenang;
4. Terdaftar   sebagai mahasiswa   aktif Jurusan Matematika   FMIPA UNNES minimal semester III, dibuktikan dengan fotokopi KTM dan KRS yang masih berlaku;
5. Mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Himatika;
6. Setia pada Konstitusi Dasar Lembaga Kemahasiswaan UNNES dalam lingkup Jurusan Matematika yang tercantum pada AD/ART Himatika;
7. Pernah mengikuti PKMMTJ Matematika dibuktikan dengan surat keterangan lulus dan/atau sertifikat mengikuti PKMMTJ Matematika;
8. Pernah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa yang diselenggarakan di tingkat fakultas atau sederajat, dibuktikan dengan surat keterangan lulus Pelatihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa dan menjadi fungsionaris minimal satu organisasi di UNNES yang dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti organisasi;
9. Tidak sedang  merangkap    sebagai  KPURJ, PPURJ, Banwasrajur, atau Panwasrajur;
10. Menyertakan surat keterangan pencalonan ketua Himatika yang disahkan oleh dosen wali atau dosen lain yang mewakili, pendamping Himatika, dan Ketua Jurusan Matematika FMIPA UNNES;
11. Tidak sedang menjalani hukuman pidana;
12. Bukan pengurus partai politik;
13. Tidak terkait dengan organisasi terlarang di Indonesia;
14. IPK minimal 3,00 dibuktikan dengan transkrip nilai.

Pasal 27

Saksi

1. Setiap calon Ketua Himatika berhak mengutus satu orang saksi untuk mengikuti persiapan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
2. Setiap saksi harus menunjukkan surat tugas atau surat kuasa dari calon Ketua Himatika.
3. Saksi   adalah mahasiswa   aktif Jurusan Matematika   FMIPA UNNES yang dibuktikan dengan fotokopi KTM dan KRS yang masih berlaku.

Pasal 28

Lain-lain

1. Ketentuan lain tentang proses administrasi pencalonan ditentukan oleh KPURJ.
2. Tata cara dan jadwal pencalonan ditentukan oleh KPURJ.

BAB XII

PENCALONAN KETUA BPH

Pasal 30

Syarat-syarat

1. Beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia pada Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Sehat jasmani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dinas kesehatan atau lembaga yang berwenang;
4. Terdaftar   sebagai mahasiswa   aktif Jurusan Matematika   FMIPA UNNES minimal semester III, dibuktikan dengan fotokopi KTM dan KRS yang masih berlaku;
5. Mendaftarkan diri  sebagai bakal calon Ketua BPH;
6. Setia pada Konstitusi Dasar Lembaga Kemahasiswaan UNNES dalam lingkup Jurusan Matematika yang tercantum pada AD/ART BPH;
7. Pernah mengikuti Sekolah Legislatif Dasar minimal yang diselenggarakan di tingkat fakultas atau sederajat, dibuktikan dengan sertifikat mengikuti Sekolah Legislatif Dasar dan menjadi Fungsionaris Himatika atau Pengurus BPH minimal satu semester yang dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti organisasi;
8. Tidak sedang  merangkap sebagai  KPURJ, PPURJ, Banwasrajur, atau Panwasrajur;
9. Menyertakan surat keterangan pencalonan ketua BPH yang disahkan oleh dosen wali atau dosen lain yang mewakili, pendamping Himatika, dan Ketua Jurusan Matematika FMIPA UNNES;
10. Tidak sedang menjalani hukuman pidana;
11. Bukan pengurus partai politik;
12. Tidak terkait dengan organisasi terlarang di Indonesia;

Pasal 31

Saksi

1. Setiap calon Ketua BPH berhak mengutus satu orang saksi untuk mengikuti persiapan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
2. Setiap saksi harus menunjukkan surat tugas atau surat kuasa dari calon Ketua BPH.
3. Saksi   adalah mahasiswa   aktif Jurusan Matematika   FMIPA UNNES yang dibuktikan dengan fotokopi KTM dan KRS yang masih berlaku.

Pasal 32

Lain-lain

1. Ketentuan lain tentang proses administrasi pencalonan ditentukan oleh KPURJ.
2. Tata cara dan jadwal pencalonan ditentukan oleh KPURJ.

BAB XIII

PEMILIH

1. Setiap mahasiswa aktif jurusan matematika FMIPA UNNES.
2. Hak pilih digunakan satu kali pada saat pemungutan suara Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.

Pasal 34

Syarat-syarat

BAB XIV PENDUKUNG

1. Mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNNES.
2. Pendukung bukan KPURJ, PPURJ, Banwasrajur, atau Panwasrajur.

BAB XV KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPURJ.
2. Setiap calon Ketua Himatika dan calon Ketua BPH memiliki hak dan kewajiban yang sama selama masa kampanye.

BAB XVI

1. Pemungutan suara dilakukan serentak di lingkungan Jurusan Matematika.
2. Ketentuan lain tentang pemungutan dan perhitungan suara ditetapkan oleh KPURJ.

Pasal 38

Lain-lain

1. Pemilih yang telah menggunakan hak pilih diberikan tanda khusus oleh petugas pemungutan suara.
2. Setelah pemungutan suara berakhir, dilakukan perhitungan suara oleh KPURJ didampingi PPURJ dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Ketua Himatika dan calon Ketua BPH.
3. Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap perhitungan suara apabila terjadi hal- hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Setelah perhitungan suara, PPURJ segera membuat berita acara hasil perhitungan suara yang telah ditandatangani oleh Ketua PPURJ, Ketua Banwasrajur, dan perwakilan saksi dari masing-masing calon Ketua Himatika dan calon Ketua BPH.
5. Apabila terjadi kesamaan jumlah perolehan suara maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat yang diikuti oleh perwakilan Mahasiswa aktif Jurusan Matematika dan dipimpin oleh penanggung jawab Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.
6. Apabila ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 38 ayat 5 tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, KPURJ sesuai dengan kewenangannya membuat keputusan berdasarkan tugas dan wewenang  KPURJ yang telah ditetapkan.
7. KPURJ menetapkan hasil Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.
8. Sosialisasi hasil Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES dilaksanakan oleh PPURJ bersama KPURJ.

BAB XVII

1. Banwasrajur menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.
2. Laporan pelanggaran Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES dapat diajukan oleh seluruh mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNNES yang memiliki hak pilih.
3. Laporan secara lisan dan tertulis harus mencakup komponen sebagai berikut:
1. identitas pelapor;
2. waktu dan tempat kejadian perkara;
3. identitas pelanggar;
4. identitas saksi-saksi;
5. uraian kejadian; dan
6. bukti-bukti konkret pelanggaran.
4. Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Banwasrajur.
5. Laporan pelanggaran Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES diteruskan kepada Banwasrajur untuk diambil keputusan.

1. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah mufakat;
2. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, Banwasrajur sesuai dengan kewenangannya membuat keputusan berdasarkan peraturan Banwasrajur yang telah ditetapkan;
3. Banwasrajur bersama KPURJ meneruskan temuan yang mengandung unsur pidana kepada pihak berwajib.

BAB XVIII SANKSI

1. Sanksi dikenakan kepada pelanggar Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ditetapkan oleh KPURJ.

1. Segala sesuatu yang terkait dengan Pemira KM Jurusan Matematika FMIPA UNNES yang belum diatur dalam undang-undang ini akan ditentukan kemudian oleh KPURJ.
2. Undang-undang ini berlaku sejak ditetapkan.